Mantan Dirut BPR Gelapkan Kredit Rp24,23 M Dituntut 8 Tahun Penjara

Ilustrasi.

Beritabalionline – Terdakwa Nyoman Supariyani (50), mantan Direktur Utama Bank Perkreditan Rakyat KS Bali Agung Sedana yang melakukan penggelapan dan pemalsuan data kredit nasabah sebesar Rp24,23 miliar dituntut hukuman delapan tahun penjara.

Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dewa Budi Watsara, di Pengadilan Negeri Denpasar, Rabu (5/9/2018), Jaksa Penuntut Umum Cok Intan Merlani Dewi juga menuntut terdakwa membayar denda Rp5 miliar, subsider tiga bulan kurungan dikurangi terdakwa selama berada di dalam tahanan.

Menurut JPU, perbuatan terdakwa telah melanggar pasal 49 ayat 2 huruf b Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 juncto pasal 64 ayat 1.

Lebih jauh dikatakan, perbuatan terdakwa dipandang sebagai perbuatan berlanjut selaku pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan saat menjadi anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam perundang-undangan.

Perbuatan terdakwa yang melakukan pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen/laporan kegiatan usaha dengan memberikan 54 kredit kepada 53 debitur calon tenaga kerja Indonesia mencapai Rp24,23 miliar, juga memberatkan tuntutan terdakwa.

“Perbuatan terdakwa dapat merusak perekonomian negara, khususnya dalam bidang perbankan, akibat ditutup Bank Perkreditan Rakyat KS Bali Agung Sedana banyak karyawan yang diberhentikan dan kehilangan mata pencarian mereka,” katanya.

Selain itu, perbuatan terdakwa juga dinilai merugikan para debitur yang namanya digunakan untuk mendapat kredit calon TKI ke Jepang, meskipun menurut terdakwa kreditnya sudah dilunasi. Namun, sertifikat para debitur ini belum dikembalikan hingga saat ini dan debitur yang memiliki sertifikat belum mendapat kepastian atas status sertifikat mereka.

BACA JUGA:  Jering Nilai Tanggapan JPU Tak Sesuai Substansi dan Asal Jawab

Sebelum disidangkan, terdakwa diundang ke Departemen Tenaga Kerja Denpasar terkait pembiayaan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dihadiri beberapa Lembaga Pengiriman Tenaga Kerja (LPK) untuk bekerja sama dengan BPR.

Saat itu terdakwa dihubungi Jalaludin selaku Dirut PT Indonesia Human Support Corporate (IHSC) sebagai penyalur tenaga kerja Indonesia agar bisa bekerja di Jepang.

Pada Maret 2014, PT Bank Perkreditan Rakyat KS Bali Agung Sedana (BPR KS BAS) menerima berkas-berkas calon TKI dari staf PT IHSC bernama Arifin yang berisi semua persyarakat untuk pengajuan kredit oleh TKI.

Atas perintah terdakwa, saksi Andreas Ola dan I Gede Renata selaku account officer bersama Titik Juniarti selaku legal dan appraisal serta Don Gaspar Hery DVG didampingi Jalaludin selaku pimpinan PT IHSC melakukan survei di beberapa daerah seperti Bali, Jawa, dan Lombok untuk menanyakan kepada calon debitur berapa jumlah kredit yang dibutuhkan.

Berdasarkan hasil survei itu, rata-rata debitur mengajukan permohonan dana untuk biaya keberangkatan sebagai TKI ke Jepang sebanyak Rp60 juta hingga Rp75 juta. Kemudian hasil survei itu dilaporkan kepada terdakwa.

Kemudian terdakwa memerintahkan saksi Titik untuk meningkatkan jumlah plafon kredit yang rata-rata Rp60 juta hingga Rp75 juta menjadi Rp450 juta. Hal itu disampaikan terdakwa Titik, mengingat penghasilan calon debitur sebagai TKI mendata upah 151.200 yen atau sekitar Rp18 juta hingga Rp20 juta per bulan.

Karena arahan dari terdakwa itu, pada Maret-Desember 2014, terdakwa yang selaku mantan Direktur BPR KS BAS memberikan kredit kepada 54 nasabah dengan nilai total Rp24,225 miliar yang tidak sesuai prosedur.

Seperti diketahui, Otoritas Jasa Keuangan mengungkap kasus Tindak Pidana Perbankan yang dilakukan Direktur Utama BPR KS Bali Agung Sedana berinisial NS terkait pemberian kredit kepada 54 debitur dengan nilai Rp 24,23 miliar yang tidak sesuai prosedur.

BACA JUGA:  Polda Bali Bekuk Dua Penyelundup Baby Lobster Tujuan Vietnam

Pengungkapan kasus ini disampaikan Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK Rokhmad Sunanto bersama pihak Kepolisian Daerah Bali pada April lalu. (sdn/itn)