Wabup Kasta Buka Sosialisasi Pemahaman Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara

Kegiatan Sosialisasi Pemahaman Hukum dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kantor Bupati Klungkung.(foto:ist)

Beritabalionline.com – Pemkab Klungkung menggelar Sosialisasi Pemahaman Hukum dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN)  dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari kesepakatan bersama Pemerintah Kabupaten Klungkung dengan Kejari Klungkung yang  ditandatangani pada 7 Februari 2018.

Kegiatan yang dipusatkan di Ruang Rapat Praja Mandala Kantor Bupati ini dibuka Wakil Bupati Klungkung I Made Kasta didampingi  Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung I Gede Putu Winastra. Hadir juga Plh. Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung Helena Octavianne, Kepala Bagian Hukum dan HAM I Ketut Mudita dan undangan lainya.

Bupati Klungkung dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Bupati Klungkung I Made Kasta, berharap dari sosialissi ini dapat meningkatkan pemahaman kepada setiap instansi pemerintahan terhadap hukum dalam bidang perdataan dan tata usaha negara sebagai pegangan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan serta memaksimalkan terjadinya penyimpanan yang secara sadar maupun tidak sadar dilakukan dalam lingkup pemerintahan daerah.

Adapun manfaat dari kegiatan sosialisasi ini yaitu membentuk aparat yang berintegritas serta meningkatan kesadaran untuk tidak melakukan pelanggaran atau korupsi. Sedangkan manfaat bagi masyarakat akan memperoleh layanan dengan baik tanpa memberikan imbalan atau uang pelicin, suap dan pemerasan.

“Lebih banyak berdiskusi tentu dengan berdiskusi bisa menyelesaikan masalah, semoga sosialisasi ini bermanfaat untuk kita semua,” ujar Wabup Kasta

Plh. Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung, Helena Octavianne dalam sambutanya mendukung dan memberikan langkah-langkah agar rasa ketakutan yang dihadapi selama ini bisa dihilangkan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang ada. “Andaikan nanti dalam pelaksanaan pekerjaan lewat dari tahunnya, pekerjaan masih bisa dikerjakan dengan cara membayar denda selama 50 hari sesuai dengan peraturan,” ujarnya

Sementara itu Kepala Bagian Hukum dan HAM I Ketut Mudita mengatakan, tujuan dari sosialisasi ini menghilangkan rasa ragu dan rasa takut kepada semua instansi pemerintahan yang menjalankan tugasnya. Dengan sosilalisasi ini diharapkan para PPK dan PPTK dapat bekerja dengan tenang karena sudah mendapatkan pemahaman tentang peraturan yang berlaku. Dengan demikian serapan anggaran akan menjadi lebih maksimal, selanjutnya pembangunan di Klungkung akan dapat berjalan lancar. (huk)

BACA JUGA:  20 Eks Penyalahguna Narkoba di Gianyar Dapat Bantuan Sembako