Ranperda Perubahan APBD Kota Denpasar 2018 Ditetapkan Jadi Perda

Sidang Paripurna Penetapan Ranperda Perubahan APBD tahun 2018 DPRD Kota Denpasar. (foto : ist)

Beritabalionline.com – Seluruh fraksi DPRD Kota Denpasar menyetujui pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar Tahun 2018 menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Penetapan itu dilakukan dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede yang dihadiri Wali Kota IB Rai Dharmawijaya Mantra, Wakil Walikota IGN Jaya Negara, dan pejabat serta undangan lainnya lainnya, di ruang sidang DPRD Kota Denpasar, Senin (27/8/2018).

Disebutkan dalam Perubahan APBD tahun 2018, pendapatan anggaran daerah setelah perubahan menjadi Rp2,06 triliun lebih atau meningkat 1,01 persen  atau Rp20 miliar lebih dari Rp2,040 triliun lebih pada anggaran induk.

Fraksi Gerindra dalam pandangannya yang dibacakan I Wayan Narsa menyampaikan apresiasi atas prestasi yang diraih Pemkot Denpasar. Termasuk juga dalam penyusunan APBD yang berdasarkan arah kebijakan umum, strategi APBD dengan memperhatikan prinsip anggaran, yaitu transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

Sementara dari Fraksi PDIP dalam pandangan umumnya yang dibacakan Eko Supriadi menyampaikan sisi belanja pada perubahan anggaran 2018 yang terdiri atas belanja langsung sebesar Rp1,98 triliun lebih atau 50,78 persen dan belanja tidak langsung  sebesar Rp1,13 triliun lebih atau 49,22 persen.

Dengan begitu, Fraksi PDIP menilai Ranperda tersebut sudah sesuai dengan prinsip dasar dam PP No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Hal senada juga disampaikan Fraksi Golkar dalam pandangan umum yang dibacakan Putu Metta Dewinta Wandy, yang menyatakan setuju pengesahan Ranperda Perubahan APBD 2018 menjadi Perda.

Fraksi Golkar juga menyampaikan perbandingan belanja langsung dengan belanja tidak langsung dalam Ranperda Perubahan APBD 2017 telah menunjukkan keberpihakan pada rakyat. Hal ini harus terus didorong untuk kemajuan pembangunan Kota Denpasar.

BACA JUGA:  Ombudsman Minta Gianyar Miliki SOP Penanganan Aduan

Sementara itu, Wali Kota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra mengapresiasi sinergitas, kordinasi, komunikasi  dan kerjasama antara eksekutif dan legislative, sehingga Ranperda Perubahan APBD tahun 2018 ini dapat ditetapkan sesuai dengan mekanisme. (tra)