Ngabalin Sebut #2019GantiPresiden Gerakan Makar

Ali Mochtar Ngabalin. (foto : Merdeka.com)

Beritabalionline.com – Staf Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin menyebut gerakan #2019GantiPresiden adalah makar. Dia pun meminta aksi tersebut agar dihentikan.

“Makar itu, makar harus dihentikan seluruh aktivitasnya,” kata Ngabalin saat dihubungi di Jakarta, Senin (27/8).

Ngabalin mengaku memiliki alasan mengapa aksi #2019GantiPresiden adalah makar. “2019 artinya tanggal 1 Januari, pukul 00.00 itu kan 2019, ganti presiden. Apa yang terbayang? Saat itu juga harus ganti. Artinya itu tindakan makar,” ucap Ngabalin, dilansir Merdeka.com.

Menurut Ngabalin, aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah jelas menyebutkan bahwa pergantian Presiden dilakukan pada Pilpres selesai digelar. Oleh sebab itu, dia melihat gerakan tersebut adalah bertentangan konstitusi.

“Yang kita tahu dalam regulasi 17 April pemilu presiden yang baru. Karena itu, maka seluruh aktivitas dan deklarasi yang terkait pergantian presiden harus dihentikan. Karena itu gerakan gerombolan pengacau keamanan negara,” terang Ngabalin.

 

Ditunggangi

Sementara Sekretaris Tim Kampanye Nasional Pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto mengapresiasi langkah polisi membubarkan massa aksi #2019GantiPresiden di Surabaya, Jawa Timur dan Pekanbaru, Riau. Menurut Hasto, keputusan dilakukan pihak kepolisian tersebut sangat tepat.

“Sangat tepat. Kami nilai itu sebagai suatu hal yang tepat dan toh dialog kita lakukan. Sekali lagi, kita punya referensi yang baik ketika pemerintah yang otoriter membungkam gerakan-gerakan pro demokrasi, ini kan nyata-nyata upaya untuk mengganti Presiden, padahal kedaulatan di tangan rakyat, yang menentukan siapa diganti kan itu setelah lima tahun,” kata Hasto di Rumah Cemara, Jakarta Pusat, Senin (27/8/2018).

Menurutnya, pergantian presiden itu sesuai dengan masa jabatan yakni lima tahun kerja atau menjabat. Hal itu pun terjadi ketika peralihan dari presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Joko Widodo (Jokowi).

BACA JUGA:  Pencairan Dana Bedah Rumah BKK Badung Gabeng

“Kalau kita lihat pergantian kekuasaan presiden sebelumnya dengan periode lima tahun, dia memimpin kan ditandai dengan sumpah jabatan, begitu berakhir masa sumpah jabatan, misalnya peralihan dari pak SBY ke Jokowi, begitu Jokowi selesai sumpah jabatan di situlah seluruh tanggungjawab sebagai Presiden melekat,” kata dia, dilansir Merdeka.com.

Dia melihat aksi#2019GantiPresiden telah ditunggangi oleh kelompok-kelompok tertentu. Namun, Hasto tak menjelaskan maksud kelompok disebutkannya tersebut.

“Karena itulah ada vacum dan ini ada upaya-upaya memvacumkan itu ya, sehingga mari kita hadirkan kampanye menyampaikan gagasan kreatif bukan buat gerakan-gerakan apalagi disinyalir itu ditunggangi kelompok tertentu,” sebutnya.

Politisi PDIP ini menyarankan ketimbang membuat gerakan #2019GantiPresiden lebih baik secara terang-terangan membuat aksi untuk mendukung Prabowo Subianto.