Kemendagri Keluarkan Surat Edaran ke Seluruh Pemda untuk Bantu Korban Gempa Lombok

Gempa Lombok, NTB. (foto : net)

BBO.COM – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan surat edaran nomor 977/6131/Sj dan 977/6132/Sj Tanggal 20 Agustus 2018 untuk seluruh gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia. Isinya terkait bantuan keuangan untuk Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB). Surat itu berisikan upaya bantuan penanganan bagi masyarakat terdampak bencana alam yang terjadi di wilayah NTB.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Hadi Prabowo menyampaikan, ada dua alasan pihaknya menerbitkan surat tersebut.

“Pertama, adanya permintaan Gubernur NTB di surat per tanggal 6 Agustus 2018 yang juga meminta bantuan ke pemerintah daerah, pusat, dan gubernur,” tutur Hadi di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (21/8/2018).

“Kedua, animo dari pemerintah daerah selain NTB, terkait solidaritas membantu masyarakat Lombok untuk memberikan bantuan menggunakan APBD masing-masing,” lanjut dia.

Hadi meminta masyarakat menyikapi surat edaran tersebut dengan positif. Terlebih, bantuan keuangan antar daerah tersebut tidak menyalahi undang-undang.

“Karena daerah pada hakikatnya bisa memberikan bantuan keuangan ke daerah lain. Oleh karena itu, kita fasilitasi,” jelas Hadi.

Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin menambahkan, dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan APBD, ada tiga jenis belanja yang sifat dan karakternya tidak wajib. Yakni hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan.

“Dari jenis belanja ini kita sudah pastikan tidak mewajibkan ke daerah untuk memberikan bantuan. Kemudian maka dalam surat menteri itu disampaikan, kalau ingin membantu boleh menggunakan APBD pada belanja aturan keuangan. Ini pasti tidak wajib,” kata Syarifuddin.

Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri juga memfasilitasi mekanisme penganggaran dalam pemberian bantuan keuangan tiap daerah. Keberadaan surat tersebut tentunya memberikan kelegaan bagi daerah yang ingin membantu agar tidak bingung teknis penyaluran dana untuk wilayah terdampak bencana.

BACA JUGA:  Jokowi akan Berpidato Tiga Kali di Sidang MPR 2019 dengan Tema Berbeda

“Kalau daerah menyampaikan keinginan membantu, jangan kan pemda, orang per orang saja bisa memberikan bantuan,” jelas Syarifuddin. (tra/itn)