Mensos Idrus Marham Kembali Diperiksa KPK

Mensos Idrus Marham (foto : Tribunnews.com)

BBO.COM – Menteri Sosial (Mensos) Idurus Marham memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar itu akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap PLTU Riau-1.

“Saya punya keyakinan bahwa mungkin dalam rangka untuk penjelasan saya sebelumnya. Tentunya substansinya belum tahu persis, nanti mungkin setelah ditanyakan penyidik bisa saya sampaikan,” ujar Idrus saat tiba di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (15/8/2018).

Idrus mengaku, dirinya akan dimintai keterangan untuk melengkapi berkas penyidikan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan pemilik Blackgold Natural Resources Limited Johanes B Kotjo. Ini merupakan pemeriksaan ketiga Idrus Marham dalam kasus ini.

Idrus menegaskan, dirinya akan terus menghadiri pemeriksaan demi kepentingan proses hukum. “Sudah tiga kali, empat kali, beberapa kali kita akan hadir, ini karena bagaimana penghormatan proses hukum yang ada. Jadi kalau kita ini melihat negara ini maju ya kita harus menghormati hukum yang ada. Jangan ada intrik-intrik, enggak boleh,” kata dia.

Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan pengusaha Johanes B Kotjo selaku pemilik Blackgold Natural Resources Limited sebagai tersangka. Eni diduga menerima suap sebesar Rp 4,8 miliar dari Johanes secara bertahap.

Proyek PLTU Riau-I sendiri masuk dalam proyek 35 ribu Megawatt yang rencananya bakal digarap Blackgold, PT Samantaka Batubara, PT Pembangkit Jawa-Bali, PT PLN Batubara dan China Huadian Engineering Co. Ltd.

KPK sudah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus dugaan suap ini, mereka di antaranya Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir, serta Direktur Utama PT Pembangkitan Jawa-Bali Investasi Gunawan Y Hariyanto. Kemudian Direktur Utama PT Pembangunan Jawa Bali (PJB) Iwan Agung Firstantara dan Direktur Utama PT Samantaka Batubara Rudi Herlambang. (itn)

BACA JUGA:  Sejak 2002, KPK Ciduk 119 Kepala Daerah Korup