Pemkot Siap Cabut IMB Bali Hyatt, Asal Pemprov Bisa Tunjukkan Bukti Kepemilikan Lahan

Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara saat rapat terkait ijin IMB Hotel Bali Hyatt di ruang rapat gedung DPRD Bali, Senin (6/8/2018). (foto : ist)

BBO.COM – Permasalahan IMB Hotel Bali Hyatt yang dikeluarkan Pemkot Denpasar, yang oleh  Komisi I DPRD Provinsi Bali dianggap menyalahi aturan dibantah keras oleh Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara.

Penegasan itu disampaikan Sekda Rai Iswara dalam rapat dengan Komisi I DPRD Bali dan pejabat instansi terkait Pemprov Bali di ruang rapat gedung DPRD Bali, Senin (6/8/2018).

Rai Iswara menjelaskan, terkait IMB Hotel Bali Hyatt, Pemkot Denpasar tentu mengambil kebijakan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku. Pemkot siap mencabut IMB Bali Hyatt, asalkan semua bukti kepemilikan surat-surat tanah dan hak pakai atau fungsi adalam milik Provinsi Bali.

“Kami siap bersinergi dan mencabut IMB milik Bali Hyatt jika telah ada kejelasan terkait permasalahan ini,” tegas Rai Iswara.

Pada kesempatan tersebut Rai Iswara juga membantah tudingan yang menyebutkan bahwa selama ini Wali Kota Denpasar IB Rai Mantra mengabaikan undangan dari DPRD Bali. “Wali kota tidak pernah mengabaikan surat undangan dari dewan, melainkan selama delapan kali rapat yang diadakan DPRD Bali terkait dengan IMB Bali Hyatt, Pemkot hanya diundang dan dikutsertakan sebanyak empat kali,” akunya.

“Kami hanya diundang empat kali dan saya sendiri yang menghadiri rapat itu. Akan tetapi dari empat kali kehadiran saya dalam rapat tersebut, saya sama sekali tidak diijinkan untuk berbicara dan baru kali ini bisa menjelaskannya,” ungkapnya.

Lebih jauh dikatakan, sesungguhnya persoalan ini berawal dari surat rekomendasi yang ditandatangani Sekda Provinsi Bali terdahulu, yakni Cokorda Ngurah Pemayun yang pada saat itu menyatakan bahwa aset tanah yang berada di Hotel Bali Hyatt telah dihapuskan, dan bukan milik Pemerintah Provinsi Bali lagi.

BACA JUGA:  Peringatan Hari Lahir Pancasila di Denpasar Berlangsung Khidmat

“Itulah dasar yang digunakan dalam menguatkan penerbitan IMB untuk Bali Hyatt. Yang mana sebelum saat itu Bali Hyatt mengajukan ijin IMB sudah lengkap prosedur sesuai hukum dan kelengkapan. Tetapi, Pemkot belum berani mengeluarkan IMB dikarenakan belum pastinya kepemilikan tanah. Dari surat mantan Sekda Pemprov Bali itulah maka Pemkot mengeluarkan IMB, itu awal mulanya,” papar Rai Iswara.

Mengenai ketidakhadiran wali kota dalam rapat dengan Komisi I DPRD Bali, Rai Iswara mengatakan bahwa wali kota sudah mendelegasikan penugasan tersebut kepada OPD terkait yang dalam hal ini adalah Dinas PTSP. Sementara wali kota hanya menerima laporan, karena OPD terkait sudah melakukan tugasnya sesuai aturan, yaitu Perwali No.21 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan.

Selain Rai Iswara, turut hadir dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Bali, I Ketut Tama Tenaya, di antaranya Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar, Kadek Kusuma Diputra, Kaban Pengelola Keuangan Aset Daerah Kota Denpasar, I Made Pasek Mandira dan OPD terkait lainya. (tra/hms)