Polri Sambut Baik JAD sebagai Kelompok Terlarang, Ratusan Terduga Teroris yang Berafiliasi dengan JAD Ditangkap

Jamaah Ansharut Daulah (JAD)

JAKARTA – Polri menyambut baik vonis Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang menyatakan organisasi Jamaah Ansharut Daulah (JAD) sebagai kelompok terlarang.

Putusan itu akan lebih memudahkan Polri melakukan penegakan hukum terhadap para terduga teroris. “Tentunya dengan pembubaran JAD ini akan memudahkan Polri untuk melakukan penindakan,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto, Jakarta, Selasa (31/7/2018).

Setyo menuturkan, siapapun yang terafiliasi dengan JAD akan ditindak secara hukum sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Terorisme.

Sedangkan Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Mohammad Iqbal mengatakan, pihaknya memiliki pemetaan kelompok JAD. Dia juga mengklaim telah menangkap ratusan terduga teroris yang berafiliasi dengan JAD.

“Intinya yang terkoneksi, terbukti, ada niat itu kita sudah amankan,” ucap Iqbal.

Kendati, polisi tidak sembarangan dalam melakukan penangkapan terhadap orang yang dicurigai berafiliasi dengan kelompok teroris.

“Ya kita lihat dulu, ada bukti. Misal A sama B ada koneksi. Kan kita bisa lakukan penyelidikan digital, ada bukti percakapan itu kita langsung amankan. Tidak menunggu meledak dulu. Itu namanya represif untuk preventif,” jelas Iqbal.

Sementara itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menvonis Jamaah Anshor Daulah (JAD) sebagai kelompok terlarang. JAD diwakili pemimpinya Zainal Anshari, dikatakan terbukti secara sah meyakinkan melanggar undang-undang tindak pidana terorisme.

“Mengadili dan menetapkan JAD, diwakili pengurus Zainal Anshari telah terbukti sah meyakinkan dilakukan oleh atas nama korporasi, dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 5 juta kepada terdakwa,” kata Hakim Aris di PN Jakarta Selatan, Selasa (31/7/2018).

Hakim Ketua Aris Bawono, lewat palunya menegaskan bahwa JAD secara sah meyakinkan melanggar Pasal 17 Ayat 1 dan Ayat 2 juncto Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.

BACA JUGA:  649 Orang Ditangkap Terkait Demo Rusuh di DPR

“Menetapkan dan membekukan JAD, kelompok berafiliasi dengan ISIS atau Daesh dan menyatakan sebagai korporasi terlarang,” jelas Hakim Aris.

Terkait hal memberatkan Majelis Hakim mengatakan bahwa JAD telah membuat resah di masyarakat. Kemudian, Majelis Hakim menilai tidak ada hal meringankan untuk JAD.

“Pertimbangan memberatkan karena JAD membuat keresahan, dan yang meringankan tidak ada,” pungkas Hakim Aris. *sdn/itn